Forum Tabayyun dan Debat Forum Kiai Muda (FKM) NU dengan Ulil berlangsung seru. Tak kurang dari 500 orang hadir dalam kesempatan itu. Mereka datang dari Jember, Banyuwangi, Situbondo, Pasuruan dan Probolinggo. Seolah-olah forum itu menjadi tempat penumpahan uneg-uneg warga NU terhadap gagasan dan pemikiran Ulil mengenai Islam liberal yang diusungnya selama ini.

Debat yang dimoderatori Kiai Abdurrahman Navis itu mengangkat dua pemikirian Ulil yang sangat kontroversial, yaitu soal pluralisme agama dan kesakralan Al-Qur’an. FKM diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan “uneg-uneg” terkait dengan pemikiran Ulil.

Peserta menanyakan hal urgen terkait masalah prinsip beragama. Diantaranya Masalah pluralisme agama, semua agama sama benar.

Dalam acara ini, nampak peserta sangat rapi menyiapkan berbagai bahan baik ucapan, tulisan dan pernyataan Ulil menyangkut paham liberal selama ini.

Ketika terpojok, Ulil malah berlindung kepada Gus Dur. Ia mengaku pemikirannya sudah dikembangkan oleh Gus Dur

Ketika terpojok, Ulil malah berlindung kepada Gus Dur. Ia mengaku pemikirannya sudah dikembangkan oleh Gus Dur. “Sebenarnya pemikiran soal pluralisme sudah diungkap oleh Gus Dur, kenapa baru sekarang ramai,” ungkap Ulil dikutip situs www.nu.or.id.

Gus A’ab, menyayangkan tulisan-tulisan Ulil soal pluralisme agama selama ini. Pasalnya, Ulil telah menyamaratakan semua agama. Menurut Gus A’ab, pemikirian Ulil yang menyatakan bahwa semua agama itu benar adalah salah besar. Yang betul, katanya, orang Islam wajib meyakini bahwa agama Islamlah yang benar, walaupun keyakinan itu tidak boleh sampai menghilangkan toleransi terhadap kebenaran agama lain sesuai keyakinan penganutnya.

“Jadi jangan pernah mengagggap semua agama benar. Kita harus tetap meyakini Islam itu yang benar tanpa harus menafikan kebenaran agama lain sesuai yan diyakini pemeluknya,” tukasnya Gus A’ab.

Mendapat serangan itu, Ulil menghindar. “Tidak benar saya mengatakan semua agama itu benar. Yang sama itu hanya agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Karena, tiga agama itu minimal mempunyai landasan teoleogi yang sama,” jelas Ulil.

Debat semakin seru, karena pengunjung banyak yang berteriak ketika Ulil lagi-lagi menghidari pernyataannya sendiri di berbagai tulisannya. Padahal, FKM membawa segepok foto copy tulisan Ulil yang berisi pemikiran kontroversial itu.

Forum Kiai Muda (FKM) NU menilai paham JIL cenderung membatalkan otoritas para ulama salaf. Namun mengajak menghadapi JIL dengan dialog

Menurut Gus A’ab, pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Jaringan Islam Liberal (JIL) tidak bisa dikaitkan dengan NU, meskipun beberapa orang dari kelompok ini adalah anak NU, bahkan menantu salah seorang tokoh NU.

Ia menyatakan, keberadaan JIL sangat merisaukan warga NU, karena salah seorang pentolannya, Ulil Abshar-Abdalla adalah warga NU
Di bawah ini pernyataan lengkap Forum Kiai Muda NU:
Kesimpulan Forum Tabayyun dan Dialog Terbuka
Antara Jaringan Islam Liberal dan Forum Kiai Muda (FKM) NU Jawa Timur
Di PP Bumi Sholawat, Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur
Ahad, 11 Oktober 2009

Dewasa ini sedang berlangsung perang terbuka dalam pemikiran (ghazwul fikri) pada tataran global. Melalui sejumlah kampanye dan agitasi pemikiran, seperti perang melawan terorisme dan promosi ide-ide liberalisme politik dan ekonomi neo-liberal, Amerika Serikat sebagai kekuatan dunia berupaya menjinakkan ancaman kelompok-kelompok radikal, memanas-manasi pertikaian di antara kelompok radikal dan moderat dalam tubuh umat Islam, serta menyeret umat Islam dan bangsa ini ikut menjadi proyek liberal mereka.

Dengan memperhatikan perkembangan global tersebut, dan terdorong oleh kepentingan membela tradisi Ahlussunnah Waljamaah yang dianut oleh warga NU sebagai bagian dari identitas dan jati diri bangsa ini, Forum Kiai Muda Jawa Timur memberikan kesimpulan tentang hasil-hasil dialog dengan Jaringan Islam Liberal (JIL) sebagai berikut:

1. Sdr. Ulil Abshar Abdalla dengan JIL-nya tidak memiliki landasan teori yang sistematis dan argumentasi yang kuat. Pemikiran mereka lebih banyak berupa kutipan-kutipan ide-ide yang dicomot dari sana-sini, dan terkesan hanya sebagai pemikiran asal-asalan belaka (plagiator), yang tergantung musim dan waktu (zhuruf), dan pesan sponsor yang tidak berakar dalam tradisi berpikir masyarakat bangsa ini.

2. Pada dasarnya pemikiran-pemikiran JIL bertujuan untuk membongkar kemapanan beragama dan bertradisi kaum Nahdliyin. Cara-cara membongkar kemapanan itu dilakukan dengan tiga cara: (1) Liberalisasi dalam bidang akidah; (2) Liberalisasi dalam bidang pemahaman al-Quran; dan, (3) Liberalisasi dalam bidang syariat dan akhlak.

3. Liberalisasi dalam bidang akidah yang diajarkan JIL, misalnya bahwa semua agama sama, dan tentang pluralisme, bertentangan dengan akidah Islam Ahlussunnah Waljamaah. Warga NU meyakini agama Islam sebagai agama yang paling benar, dengan tidak menafikan hubungan yang baik dengan penganut agama lainnya yang memandang agama mereka juga benar menurut mereka. Sementara ajaran pluralisme yang dimaksud JIL berlainan dengan pandangan ukhuwah wathaniyah yang dipegang NU yang mengokohkan solidaritas dengan saudara-saudara sebangsa. NU juga tidak menaruh toleransi terhadap pandangan-pandangan imperialis neo-liberalisme Amerika yang berkedok “pluralisme dan toleransi agama”.

4. Liberalisasi dalam bidang pemahaman al-Quran yang diajarkan JIL, misalnya al-Quran adalah produk budaya dan keotentikannya diragukan, tentu berseberangan dengan pandangan mayoritas umat Islam yang meyakini al-Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan terjaga keasliannya.

5. Liberalisasi dalam bidang syari’ah dan akhlak di mana JIL mengatakan bahwa hukum Tuhan itu tidak ada, jelas bertolak belakang dengan ajaran Al Quran dan Sunnah yang mengandung ketentuan hukum bagi umat Islam. JIL juga mengabaikan sikap-sikap tawadhu’ dan akhlaqul karimah kepada para ulama dan kiai. JIL juga tidak menghargai tradisi pesantren sebagai modal sosial bangsa ini dalam mensejahterakan bangsa dan memperkuat Pancasila dan NKRI.

6. Ide-ide liberalisasi, kebebasan dan hak asasi manusia (HAM) yang diangkat oleh kelompok JIL dalam konteks NU dan pesantren tidak bisa dilepaskan dari Neo-Liberalisme yang berasal dari dunia kapitalisme, yang menghendaki agar para kiai dan komunitas pesantren tidak ikut campur dalam menggerakkan tradisinya sebagai kritik dan pembebasan dari penjajahan dan kerakusan kaum kapitalis yang menjarah sumber-sumber daya alam bangsa kita.

7. JIL cenderung membatalkan otoritas para ulama salaf dan menanamkan ketidakpercayaan kepada mereka, sementara di sisi lain mereka mengagumi pemikiran orientalis Barat dan murid-muridnya, seperti Huston Smith, John Shelby Spong, Nasr Hamid Abu Zaid, dan sebagainya.

8. Menghadapi pemikiran-pemikiran JIL tidak dilawan dengan amuk-amuk dan cara-cara kekerasan, tapi harus melalui pendekatan yang strategis dan taktis, dengan dialog-dialog dan pencerahan.

Forum Kiai Muda Jawa Timur,
Tulangan, Sidoarjo, 11 Oktober 2009

Diábolos adalah ‘iblis. Sebagaimana kita ketahui, ia dikutuk dan dihalau karena menolak perintah Tuhan dan bersujud kepada Adam. Tapi dia bukan atheist atau ragu pada Tuhan.

Oleh Dr. Syamsuddin Arif,MA *

Diábolos adalah Iblis dalam bahasa Yunani kuno, menurut A. Jeffery dalam bukunya the Foreign Vocabulary of the Qur’an, cetakan Baroda 1938, hlm. 48. Maka istilah “diabolisme” berarti pemikiran, watak dan perilaku ala Iblis ataupun pengabdian padanya. Dalam kitab suci al-Qur’an dinyatakan bahwa Iblis termasuk bangsa jin (18:50), yang diciptakan dari api (15:27).

Sebagaimana kita ketahui, ia dikutuk dan dihalau karena menolak perintah Tuhan untuk bersujud kepada Adam. Apakah Iblis atheist? Tidak. Apakah ia agnostik? Tidak. Iblis tidak mengingkari adanya Tuhan. Iblis tidak meragukan wujud maupun ketunggalan-Nya. Iblis bukan tidak kenal Tuhan. Ia tahu dan percaya seratus persen. Lalu mengapa ia dilaknat dan disebut ‘kafir’? Di sinilah letak persoalannya.

Kenal dan tahu saja, tidak cukup. Percaya dan mengakui saja, tidak cukup. Mereka yang kafir dari kalangan Ahli Kitab pun kenal dan tahu persis siapa dan bagaimana terpercayanya Rasulullah SAW, sebagaimana orangtua mengenali anak kandungnya sendiri (ya’rifunahu kama ya’rifuna abna’ahum). Namun tetap saja mereka enggan masuk Islam.

Jelaslah bahwa pengetahuan, kepercayaan, dan pernyataan harus disertai dengan kepatuhan dan ketundukan, harus diikuti dengan kesediaan dan kemauan untuk merendah, menurut dan melaksanakan perintah. “Knowledge and recognition should be followed by acknowledgement and submission, ” tegas Profesor Naquib al-Attas.

Kesalahan Iblis bukan karena ia tak tahu atau tak berilmu. Kesalahannya karena ia membangkang (aba, QS 2:34, 15:31, 20:116), menganggap dirinya hebat (istakbara, QS 2:34, 38:73, 38:75), dan melawan perintah Tuhan (fasaqa ?an amri rabbihi, QS 18:50). Dalam hal ini, Iblis tidak sendirian. Sudah banyak orang yang berhasil direkrut sebagai staf dan kroninya, berpikiran dan berprilaku seperti yang dicontohkannya.

Iblis adalah ‘prototype’ intelektual ‘keblinger’. Sebagaimana dikisahkan dalam al-Qur’an, sejurus setelah ia divonis, Iblis mohon agar ajalnya ditangguhkan. Dikabulkan dan dibebaskan untuk sementara waktu, ia pun bersumpah untuk menyeret orang lain ke jalannya, dengan segala cara.

“Hasutlah siapa saja yang kau bisa dari kalangan mereka dengan seruanmu. Kerahkan seluruh pasukanmu, kavalri maupun infantri. Menyusuplah dalam urusan keuangan dan keluarga mereka. Janjikan mereka [kenikmatan dan keselamatan]!” Demikian difirmankan kepada Iblis (QS 17:64).

Maka Iblis pun bertekad: “Sungguh akan kuhalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus. Akan kudatangi mereka dari arah depan dan belakang, dari sebelah kanan dan kiri mereka!” (QS 7:16-17). Maksudnya, menurut Ibnu ?Abbas ra, Iblis bertekad untuk menyesatkan orang dengan menebar keraguan, membuat orang ragu dan lupa pada akhirat, alergi dan anti terhadap kebaikan dan kebenaran, gandrung dan tergila-gila pada dunia, hobi dan cuek berbuat dosa, ragu dan bingung soal agama (Lihat: Ibn Katsir, Tafsir al-Qur’an al-?Az?im, cetakan Beirut, al-Maktabah al-?As?riyyah, 1995, vol. 2, hlm. 190).

Tidak sulit untuk mengidentifikasi cendekiawan bermental Iblis. Sebab, ciri-cirinya telah cukup diterangkan dalam al-Qur’an sebagai berikut. Pertama, selalu membangkang dan membantah (6:121). Meskipun ia kenal, tahu dan faham, namun tidak akan pernah mau menerima kebenaran. Seperti ingkarnya Fir’aun berikut hulu-balangnya, zulman wa ‘uluwwan, meskipun dan padahal hati kecilnya mengakui dan meyakini (wa istayqanat-ha anfusuhum).

Maka selalu dicarinya argumen untuk menyanggah dan menolak kebenaran demi mempertahankan opininya. Sebab, yang penting baginya bukan kebenaran, akan tetapi pembenaran. Jadi, bukan karena ia tak tahu mana yang benar, tetapi karena ia memang tidak mau mengikuti dan tunduk pada kebenaran itu. Jadi jangan heran bila selalu saja ada cendekiawan yang meskipun nota bene Muslim, namun sifatnya seperti itu. Ideologi dan opini pemikirannya yang liar lebih ia pentingkan dan ia pertahankan ketimbang kebenaran dan aqidah Islamnya.

Dalam tradisi keilmuan Islam, sikap membangkang semacam ini disebut juga al-’inadiyyah (Lihat: Abu Hafs Najmuddin Umar ibn Muhammad an-Nasafi (w. 537 H/1142 M), al-’Aqa’id, dalam Majmu? min Muhimmat al-Mutun, Kairo: al-Matba’ah al-Khayriyyah, 1306 H, hlm. 19).

Kedua, intelektual diabolik bersikap takabbur (sombong, angkuh, congkak, arrogans). Pengertian takabbur ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (no.147): “Sombong ialah menolak yang haq dan meremehkan orang lain (al-kibru batarul-haqq wa ghamtu n-nas)”.
Akibatnya, orang yang mengikuti kebenaran sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an atau hadis Nabi SAW dianggapnya dogmatis, literalis, logosentris, fundamentalis, konservatif dan lain sebagainya.

Sebaliknya, orang yang berpandangan relativistik dan skeptis, menghujat al-Qur’an maupun Hadis, meragukan dan menolak kebenarannya, justru disanjung sebagai intelektual kritis, reformis dan sebagainya, meskipun terbukti zindiq, heretik dan bermental Iblis.

Mereka bermuka dua, menggunakan standar ganda (2:14). Mereka menganggap orang beriman itu bodoh, padahal merekalah yang bodoh dan dungu (sufaha’). Intelektual semacam inilah yang diancam Allah dalam al-Qur’an : “Akan Aku palingkan mereka yang arogan tanpa kebenaran itu dari ayat-ayat-Ku. Sehingga, meskipun menyaksikan setiap ayat, tetap saja mereka tidak akan mempercayainya. Dan kalaupun melihat jalan kebenaran, mereka tidak akan mau menempuhnya. Namun jika melihat jalan kesesatan, mereka justru menelusurinya” (7:146).

Ciri yang ketiga ialah mengaburkan dan menyembunyikan kebenaran (talbis wa kitman al-haqq). Cendekiawan diabolik bukan tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Namun ia sengaja memutarbalikkan data dan fakta. Yang batil dipoles dan dikemas sedemikian rupa sehingga nampak seolah-olah haq.

Sebaliknya, yang haq digunting dan di’preteli’ sehingga kelihatan seperti batil. Ataupun dicampur-aduk dua-duanya sehingga tidak jelas lagi beda antara yang benar dan yang salah. Strategi semacam ini memang sangat efektif untuk membuat orang lain bingung dan terkecoh.
Contohnya seperti yang dilakukan oleh para pengasong gagasan inklusivisme dan pluralisme agama. Mereka mengutip ayat-ayat al-Qur’an (2:62 dan 5:69) untuk menjustifikasi pemikiran liarnya, untuk mengatakan semua agama adalah sama, tanpa mempedulikan konteks siyaq, sibaq dan lihaq maupun tafsir bi l-ma’tsur dari ayat-ayat tersebut.

Sama halnya yang dilakukan oleh para orientalis Barat dalam kajian mereka terhadap al-Qur’an dan Hadis. Mereka mempersoalkan dan membesar-besarkan perkara-perkara kecil, mengutak-atik yang sudah jelas dan tuntas, sambil mendistorsi dan memanipulasi (tahrif) sumber-sumber yang ada. Hal ini tidak terlalu mengejutkan, mengingat kebanyakan mereka adalah Yahudi dan Nasrani yang karakternya telah dijelaskan dalam al-Qur’an 3:71, “Ya ahla l-kitab lima talbisuna l-haqq bi l-batil wa taktumu l-haqq wa antum ta’lamun?” Yang sangat mengherankan ialah ketika hal yang sama dilakukan oleh mereka yang zahirnya Muslim.

Karena watak dan peran yang dilakoninya itu, Iblis disebut juga Setan (syaytan), kemungkinan dari bahasa Ibrani ’syatan’, yang artinya lawan atau musuh (Lihat: W. Gesenius, Lexicon Manuale Hebraicum et Chaldaicum in Veteris Testamenti Libros). Dalam al-Qur’an memang ditegaskan bahwa setan adalah musuh nyata manusia (12:5, 17:53 dan 35:6). Selain pembangkang (‘asiyy), setan berwatak jahat, liar, dan kurang ajar (marid dan marid). Untuk menggelincirkan (istazalla), menjerumuskan (yughwi) dan menyesatkan (yudillu) orang, setan juga memakai strategi. Caranya dengan menyusup dan mempengaruhi (yatakhabbat), merasuk dan merusak (yanzagh), menaklukkan (istahwa) dan menguasai (istah’wadza), menghalang-halangi (yasudd) dan menakut-nakuti (yukhawwif), merekomendasi (sawwala) dan menggiring (ta’uzz), menyeru (yad’u) dan menjebak (yaftin), menciptakan imej positif untuk kebatilan (zayyana lahum a’malahum), membisikkan hal-hal negatif ke dalam hati dan pikiran seseorang (yuwaswis), menjanjikan dan memberikan iming-iming (ya’iduhum wa yumannihim), memperdaya dengan tipu muslihat (dalla bi-ghurur), membuat orang lupa dan lalai (yunsi), menyulut konflik dan kebencian (yuqi’u l-’adawah wa l-baghda’), menganjurkan perbuatan maksiat dan amoral (ya’mur bi l-fahsya’ wa l-munkar) serta menyuruh orang supaya kafir (qala li l-insani-kfur).

Nah, trik-trik inilah yang juga dipraktekan oleh antek-antek dan konco-konconya dari kalangan cendekiawan dan ilmuwan. Mereka disebut awliya’ al-syaytan (4:76), ikhwan al-syaytan (3:175), hizb al-syaytan (58:19) dan junudu Iblis (26:94). Mereka menikam agama dan mempropagandakan pemikiran liar atas nama hak asasi manusia (HAM), kebebasan berekspresi, demokrasi, pembaharuan, pencerahan ataupun penyegaran.
Semua ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru atau pertama kali terjadi, seperti segera diketahui oleh setiap orang yang membaca sejarah pemikiran Islam. Semuanya merupakan repetisi dan reproduksi belaka. History repeats itself, kata pepatah bule. Hanya pelakonnya yang beda, namun karakter dan perannya sama saja. Ada Fir’aun dan ada Musa as. Muncul Suhrawardi al-Maqtul, tetapi ada Ibn Taymiyyah. Lalu lahir Hamzah Fansuri, namun datang ar-Raniri, dan seterusnya.

Al-Qur’an pun telah mensinyalir: “Memang ada manusia-manusia yang kesukaannya berargumentasi, menghujat Allah tanpa ilmu, dan menjadi pengikut setan yang durhaka. Telah ditetapkan atasnya, bahwa siapa saja yang menjadikannya sebagai kawan, maka akan disesatkan olehnya dan dibimbingnya ke neraka” (22:3-4). Maka kaum beriman diingatkan agar senantiasa menyadari bahwa “sesungguhnya setan-setan itu mewahyukan kepada kroninya untuk menyeret kalian ke dalam pertengkaran. Jika dituruti, kalian akan menjadi orang-orang yang musyrik” (6:121). Ini tidak berarti kita dilarang berpikir atau berijtihad. Berpendapat boleh saja, asal dengan ilmu dan adab. Wallahu a’lam.

*Penulis adalah peneliti INSISTS, kini menempuh program doktor keduanya di Universitas Frankfurt, Jerman.

Telaah Buku : Halusinasi Penadah Demokrasi Dalam  Pamflet Ilusi Negara Islam.

Judul : Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia

Penerbit : Kerjasama Maarif dan the Wahid institute

Cetakan I: April 2009, 321 halaman

Proyek terorisme ICG pimpinan Sidney Jones, yang mengguncang opini publik Indonesia (2001-2007), terbukti gagal mengaitkan JI (Jamaah Islamiyah) dengan berbagai institusi penegak Syari’at Islam di Indonesia. Namun, upaya melemahkan gerakan Islam dan memandulkan ideologi jihad kaum Muslimin, agaknya bukan saja belum reda, malah juga kian gigih dilakukan.

MELEMAHNYA propaganda ICG (International Crisi Group) seiring kian lumpuhnya proyek terorisme Amerika, dimunculkan lagi isu wahabisme sebagai ideologi transnasional yang berbahaya, guna mengacak-acak gerakan Islam. Agenda provokasi kini dilanjutkan oleh C. Holland Taylor yang bernaung di bawah payung LibForAll Foundation, bersekutu dengan para penadah demokrasi sekaligus bertindak sebagai agen Melayu, yakni Maarif Center dan the Wahid Institute.

Pernahkah Anda membuka situs www. libforall.com? Anda akan tahu bahwa Indonesia yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini dalam kondisi bahaya karena menjadi sasaran liberalisasi dan sekulerisasi. Di sana ada sejumlah pengakuan jujur kaum liberalis Amerika dan juga pendukungnya di Indonesia untuk menghantam pemikiran Islam kaffaah dan syumuliyah yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Mereka menyebut umat Islam yang ingin menerap-kan syariah Allah ini dengan sebutan “Islam fundamentalis” dan bahkan menyebutnya sebagai “teroris”.
Di halaman pertama kita akan disambut dengan kalimat “LibForAll Foundation adalah se-buah institusi yang berusaha mewujudkan dunia yang damai berdasarkan nilai-nilai luhur aga-ma di bawah bimbingan dan perlindungan Yang Mulia KH Abdurrahman Wahid dan para ulama lain.”
Masih di halaman yang sama, Associated Press menulis bahwa CEO LibForAll, Holland Taylor, tengah berupaya meng-himpun tokoh-tokoh Liberalis dan Pluralis ber-KTP Islam di seluruh dunia untuk membentuk satu jaringan “Muslim Moderat”. Inilah kalimatnya: “Pendiri-ber-sama LibForAll C Holland Taylor sedang menghubungkan para pemimpin Muslim moderat da-lam sebuah jaringan mercusuar di dalam dunia Islam yang akan mempromosikan toleransi dan kebebasan berpikir dan ber-ibadah.”
Situs ini pun tanpa tedeng aling-aling menyatakan kelom-pok Islam radikal sebagai kelom-pok yang diilhami setan. Lihat saja halaman berjudul “Sebuah ‘Fatwa Musikal’ Melawan Keben-cian & Terorisme Religius”.
Strategi liberalisasi tersebut, sebagaimana tertera di situsnya, diilhami oleh teladan kultur Jawa kuno, yang menga-lahkan usaha-usaha kaum radikal untuk memusnahkannya 500 tahun yang lalu. “Dalam berbuat demikian, ia menghasilkan varian Islam paling liberal dan toleran yang pernah ditemukan di mana-pun di muka bumi, dan sebuah paradigma untuk mengalahkan ideologi kebencian yang melandasi dan membiakkan terorisme.”
Beberapa programnya se-cara garis besar adalah: “Mendukung berdirinya “Wahid Institute” yang memiliki slogan “Seeding plural and peaceful Islam” dengan ikut mengembangkan pema-haman “Islam Moderat” dan me-nyebarkan gagasan pembaha-ruan di bidang demokrasi, pluralisme, dan toleransi antara Muslim di Indonesia dan juga di seluruh dunia.

Bidang Ekonomi
Gagasan liberalisme itu pelan tapi pasti telah menyusup ke seluruh sektor. Di bidang ekonomi lahir berbagai kebijakan yang berpihak kepada kalangan neoliberal. Ini diakui oleh para ahli ekonomi. Misalnya munculnya UU Penanaman Modal, UU Kelistrikan yang kemudian dianulir, UU Migas, UU Sumber Daya Air dan sebagainya. Menurut para pengamat, sejak merdeka Indonesia masih terjajah secara ekonomi. Sama halnya dengan modus LibForAll, asing juga menggunakan orang-orang lokal untuk melancarkan program liberalisasi tersebut. Sebagian besar mereka duduk di posisi kunci pemerintahan.
Liberalisasi bidang politik dilancarkan secara massif pada era reformasi. Barat tidak hanya membantu dalam bidang pemikiran, tapi langsung mengucurkan sejumlah dana bagi kebutuhan perombakan sistem politik Indonesia agar lebih liberal. Kebijakan politik disusun oleh orang-orang mereka yang duduk di lembaga yang berafiliasi kepada Barat seperti Cetro (Centre for Electoral Reform) dan lembaga internasional itu sendiri seperti UNDP dan USAID.
Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Munarman, dalam suatu kesempatan mengungkapkan banyaknya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini menerima sumbangan dari organisasi luar negeri dalam menjalankan sejumlah programnya di Indonesia. Mereka mendapat dana dari The Asia Foundation dan Yayasan TIFA untuk melancarkan program advokasi anti Islam. “Program ini seperti menjalankan agenda Amerika dengan nama Civil Democratic Islam,” tegas Munarman. Ia menyebut beberapa organisasi itu yaitu Lakpesdam NU Ambon, Lakpesdam NU DKI Jakarta, Jaringan Islam Liberal (JIL), Lembaga Studi Islam Progresif (LSIP), Wahid Institute,  Universitas Paramadina, dan Al Madani Foundation.
Belakangan, liberalisasi itu masuk ke dunia pendidikan. Praktisi pendidikan Fahmi Lukman menjelaskan liberalisasi pendidikan ini ditandai dengan penolakan peran negara di bidang tersebut dan menyerahkan kepada publik untuk memilih hak pendidikan. Liberalisasi ini menjadikan masyarakat semakin sulit mendapatkan akses pendidikan karena mahalnya biaya. Untuk itu, negara mengeluarkan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Perlahan negara melepas tanggung jawab memenuhi hak warga negara atas pendidikan. Kontribusi negara dalam pembiayaan pendidikan tinggi dan sekolah dikurangi menjadi minimal (Pasal 41 ayat 10 UU no. 9/2009). Lembaga diizinkan menghimpun dana dari masyarakat (Pasal 41 ayat 9 UU no.9/2009). Konsekuensinya, masyarakat membayar lebih mahal.
Di bidang sosial budaya, seperti disampaikan budayawan Taufik Ismail, serangan ke Indonesia tak kalah gencarnya. Ini juga didukung oleh proses reformasi yang memberi kebebasan berbicara, berpendapat, dan mengeritik, berperilaku, keleluasaan berdemonstrasi, ditiadakannya SIUPP (izin penerbitan pers), dan sebagainya. “Arus besar yang menderu-deru menyerbu kepulauan kita adalah gelombang sebuah gerakan syahwat merdeka.” Gerakan tak bersosok organisasi resmi ini tidak berdiri sendiri, tapi bekerja sama bahu-membahu melalui jaringan mendunia, dengan kapital raksasa mendanainya, ideologi gabungan yang melandasinya, dan banyak media massa cetak dan elektronik jadi pengeras suaranya. Semua itu, menurut seorang pengamat, bertujuan melemahkan Indonesia dan menghadang Islam!.[] Mujiyanto

Oleh : Imam Taqiyuddin an-Nabhani

Dari segi istilah terdapat perbedaan antara Hadharah dan Madaniyah. Hadharah adalah sekumpulan mafahim (ide yang dianut dan mempunyai fakta) tentang kehidupan. Sedangkan Madaniyah adalah bentuk-bentuk fisik dari benda-benda yang terindera yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Hadharah bersifat khas, sesuai dengan pandangan hidup. Sementara madaniyah boleh bersifat khas, boleh pula bersifat umum untuk seluruh umat manusia. Bentuk-bentuk madaniyah yang dihasilkan dari hadharah, seperti patung, termasuk madaniyah yang bersifat khas. Sedangkan bentuk-bentuk madaniyah yang dihasilkan oleh kemajuan sains dan perkembangan teknologi/industri tergolong madaniyah yang bersifat umum, milik seluruh umat manusia. Bentuk madaniyah yang terakhir ini tidak dimiliki secara khusus oleh suatu umat tertentu, akan tetapi bersifat universal seperti halnya sains dan teknologi/industri.

Perbedaan antara hadharah dengan madaniyah harus selalu diperhatikan, sama perhatiannya terhadap perbedaan antara bentuk-bentuk madaniyah yang dihasilkan dari suatu hadharah dengan bentuk-bentuk madaniyah yang dihasilkan oleh sains dan teknologi/industri. Hal ini amat penting pada saat kita akan mengambil madaniyah, agar kita dapat membedakan bentuk-bentuknya atau agar dapat membedakannya dengan hadharah. Jadi, bentuk-bentuk madaniyah Barat yang lahir dari sains dan teknologi/industri, tidak ada larangan bagi kita untuk mengambilnya, akan tetapi madaniyah Barat yang dihasilkan dari hadharah-nya, jelas tidak boleh kita ambil, sebab kita tidak boleh mengambil hadharah Barat disebabkan jelas-jelas bertentangan dengan hadharah Islam, baik dari segi asas dan pandangannya terhadap kehidupan, maupun dari arti kebahagiaan hidup bagi manusia.

Hadharah Barat berdiri atas dasar pemisahan agama dari kehidupan dan pengingkaran terhadap peran agama dalam kehidupan, yang berakibat munculnya faham sekuler, yaitu pemisahan agama dari urusan negara –suatu hal yang wajar bagi mereka yang memisahkan agama dari kehidupan dan mengingkari keberadaannya dalam kehidupan. Diatas dasar inilah mereka tegakkan sendi-sendi kehidupan beserta peraturan-peraturannya. Konsep kehidupan menurut mereka adalah manfaat/maslahat semata-mata, Oleh kerana itu, manfaat menjadi ukuran bagi setiap perbuatan mereka. Manfaat merupakan dasar tegaknya sistem dan hadharah Barat. Dari sinilah manfaat menjadi faham yang menonjol dalam sistem dan hadharah ini. Menurut mereka, kehidupan ini hanya digambarkan dalam kerangka manfaat semata-mata. Adapun kebahagian mereka ertikan sebagai usaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin kenikmatan jasmani, serta tersedianya seluruh sarana kenikmatan tersebut. Dengan demikian hadharah Barat tidak lain adalah hadharah yang dibangun atas mashlahat saja, sehingga tidak ada nilai lain selain manfaat. Mereka tidak mengakui apapun selain manfaat, yang juga mereka jadikan sebagai ukuran bagi setiap perbuatan. Akan halnya aspek kerohanian, maka aspek ini menjadi urusan peribadi yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat dan terbatas hanya pada lingkungan gereja serta para gerejawan. Oleh karena itu, dalam hadharah Barat tidak terdapat nilai-nilai moral, rohani, dan kemanusiaan. Yang ada hanyalah nilai-nilai materi dan manfaat semata. Atas dasar inilah segala aktivitas kemanusiaan diambil alih oleh organisasi-organisasi yang berdiri sendiri di luar pemerintahan, seperti organisasi Palang Merah dan missi-missi zending. Seluruh nilai-nilai telah tercabut dari kehidupan kecuali nilai materi semata, yaitu memperoleh keuntungan.Dari sini jelas bahwa hadharah Barat itu sebenarnya adalah himpunan dari mafahim tentang kehidupan sebagaimana yang diuraikan di atas.

Adapun hadharah Islam, adalah hadharah yang berdiri di atas suatu landasan yang bertentangan dengan landasan hadharah Barat. Pandangannya tentang kehidupan dunia juga berbeda dengan yang dimiliki oleh hadharah Barat. Demikian pula erti kebahagiaan hidup menurut Islam sangat berlawanan dengan arti kebahagiaan hidup menurut hadharah Barat. Hadharah Islam berdiri atas dasar iman kepada Allah SWT, dan bahwasanya Dia telah menjadikan untuk alam semesta, manusia, dan hidup ini suatu aturan yang masing-masing harus mematuhinya, disamping telah mengutus junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan membawa agama Islam. Dengan kata lain, hadharah Islam berdiri di atas dasar aqidah Islam yaitu beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab suci-Nya, Hari Kiamat, serta kepada qadla dan qadar baik buruknya dari Allah SWT. Jadi, aqidahlah yang menjadi dasar bagi hadharah ini. Dengan demikian hadharah ini berlandaskan suatu asas yang memperhatikan ruh (yaitu hubungan manusia dengan Pencipta).

Mengenai konsep kehidupan menurut hadharah Islam, sesungguhnya dapat dilihat dalam falsafah Islam yang lahir dari aqidah Islam serta yang menjadi dasar bagi kehidupan dan perbuatan manusia di dunia. Falsafah tersebut adalah penggabungan materi dengan ruh, atau dengan kata lain menjadikan semua perbuatan manusia agar berjalan sesuai dengan perintah Allah dan larangan-Nya. Falsafah inilah yang menjadi dasar pandangannya tentang kehidupan. Sebab pada hakekatnya amal perbuatan manusia adalah materi, sedangkan kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah pada saat ia melakukan perbuatan tersebut, ditinjau dari halal-haram-nya perbuatan, adalah ruh. Dengan demikian terjadilah penggabungan antara materi dengan ruh. Atas dasar inilah, maka jalur perbuatan seorang muslim adalah perintah Allah dan larangan-Nya. Sedangkan tujuan mengarahkan amal perbuatan agar berjalan di atas jalur perintah Allah dan larangan-Nya adalah keridlaan Allah semata, sama sekali bukan manfaat. Sedangkan maksud dilakukannya suatu perbuatan adalah nilai yang senantiasa diupayakan manusia tatkala dia melakukan suatu perbuatan. Nilai ini tentu saja berbeda-beda tergantung dari jenis perbuatannya. Adakalanya nilai itu bersifat materi, seperti misalnya orang yang berdagang dan bermaksud mencari keuntungan. Perbuatan dagangnya itu merupakan amal perbuatan yang bersifat materi, sedangkan yang mengendalikan perbuatan dagangnya adalah kesadarannya akan hubungan dirinya dengan Allah, sesuai dengan perintah dan larangan-Nya karena mengharap ridla Allah. Adapun nilai yang ingin diperoleh dari aktivitas dagangnya adalah keuntungan, yang merupakan nilai materi. Kadang-kadang nilai suatu perbuatan itu bersifat kerohanian, misalnya Shalat, Zakat, Shaum atau Haji. Ada pula yang bersifat moril, seperti jujur, amanah atau tepat janji. Atau dapat juga bersifat kemanusiaan, misalnya menyelamatkan orang yang tenggelam atau menolong orang yang berduka. Nilai-nilai semacam ini senantiasa diusahakan manusia untuk dapat terwujud saat ia melakukan perbuatan. Hanya saja nilai-nilai itu bukanlah penentu suatu perbuatan dan bukan pula tujuan utama dilakukannya perbuatan, melainkan hanya sekedar nilai perbuatan yang berbeda-beda tergantung dari jenis perbuatan.

Adapun kebahagiaan hidup menurut Islam adalah mendapatkan keridlaan Allah SWT, bukannya memuaskan keperluan-keperluan jasmani manusia. Sebab, pemuasan semua keperluan manusia baik yang bersifat jasmani mahupun naluri merupakan sarana mutlak untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, namun tidak menjamin adanya kebahagiaan. Inilah pandangan hidup menurut Islam, dan inilah dasar bagi pandangan tersebut, yang menjadi asas bagi hadharah Islam, yang sangat berlawanan dengan hadharah Barat. Begitu pula halnya dengan bentuk-bentuk madaniyah yang dihasilkan dari hadharah Islam yang jelas-jelas bertentangan dengan bentuk-bentuk madaniyah yang dihasilkan dari hadharah Barat. Sebagai contoh, lukisan adalah sebuah bentuk madaniyah. Kebudayaan Barat menganggap bahwa lukisan perempuan telanjang yang menampilkan seluruh keindahan tubuh sebagai bentuk madaniyah yang sesuai dengan faham kehidupannya terhadap wanita. Oleh kerana itu, orang Barat memandangnya sebagai bentuk madaniyah yang bersifat seni yang sakral jika memenuhi syarat-syarat seni. Namun bentuk madaniyah semacam ini bertentangan dengan hadharah Islam dan berlawanan dengan pandangannya terhadap wanita, yaitu sebagai suatu kehormatan yang wajib dijaga. Islam melarang lukisan semacam ini, kerana akan merangsang syahwat biologis lelaki/wanita yang berasal dari naluri melestarikan jenis manusia dan dapat menyebabkan kebejatan akhlak. Contoh lain apabila seorang muslim hendak mendirikan rumah yang merupakan salah satu bentuk madaniyah, maka ia akan membangun rumahnya sedemikian rupa agar jangan sampai aurat wanita penghuni rumah mudah terlihat oleh orang luar, misalnya dengan mendirikan pagar di sekeliling rumahnya. Lain halnya dengan orang-orang Barat, tentu mereka tidak memperhatikan hal-hal semacam ini sesuai dengan hadharah-nya. Begitu pula halnya dengan seluruh bentuk madaniyah yang dihasilkan dari hadharah Barat seperti misalnya patung dan sejenisnya. Demikian juga dengan pakaian, apabila memiliki ciri khas bagi orang-orang kafir yang disebabkan kerana kekufuran mereka, maka tidak boleh dipakai oleh orang muslim (seperti baju pendeta, baju padri kristian, dan lain-lain, pent.). Sebab, pakaian semacam ini menyandang pandangan hidup tertentu. Akan tetapi apabila tidak demikian, yakni jika telah menjadi kebiasaan dalam berbusana dan tidak dianggap sebagai pakaian khusus orang kafir melainkan hanya dipakai untuk sekedar memenuhi keperluan atau pemanis busana, maka dalam hal ini pakaian tersebut termasuk dalam jenis bentuk-bentuk madaniyah yang bersifat umum dan boleh dikenakan. Adapun bentuk-bentuk madaniyah yang dihasilkan oleh sains dan teknologi/industri seperti alat-alat laboratorium, alat-alat kedokteran, mesin-mesin industri, perabotan rumah tangga, permadani, dan sebagainya. Semua ini merupakan bentuk-bentuk madaniyah yang bersifat universal, sehingga boleh kita ambil tanpa khawatir terhadap sesuatu. Sebab, bentuk-bentuk ini tidak dihasilkan dari hadharah serta tidak ada hubungan dengan hadharah. Dengan melihat selintas saja pada hadharah Barat yang berkuasa di dunia dewasa ini, maka kita dapati bahwa hadharah ini tidak mampu menjamin ketenangan dan ketenteraman manusia. Malah sebaliknya, hadharah ini telah menyebabkan kesengsaraan yang diderita oleh seluruh dunia. Hadharah yang dasarnya memisahkan agama dari kehidupan, yang bertentangan dengan fitrah manusia, dan tidak memandang aspek spritual sedikit pun dalam kehidupan umum, memandang bahwa kehidupan dunia sebagai manfaat belaka, serta menjadikan hubungan sesama manusia berdasarkan pada manfaat saja. Hadharah semacam ini tidak menghasilkan apa-apa selain kesengsaraan dan keresahan yang terus-menerus. Sebab, selama manfaat dijadikan asas, akan mengakibatkan perselisihan dan baku hantam dalam memperebutkannya serta membina hubungan sesama manusia dengan mengandalkan kekuatan, menjadi sesuatu yang wajar. Oleh kerana itu, penjajahan merupakan hal yang wajar bagi penganut hadharah ini. Akhlak pun menjadi guncang. Sebab, hanya manfaat saja yang tetap menjadi asas kehidupan. Dengan demikian, wajarlah jika akhlak telah tergeser dari kehidupan masyarakat Barat, sama halnya dengan tergesernya nilai-nilai kerohanian. Bahkan menjadi wajar pula bila kehidupan ini berjalan atas dasar persaingan, permusuhan, baku hantam, dan penjajahan.

Adanya krisis kerohanian dalam diri manusia, keresahan yang kronis, serta kejahatan yang merajalela di seluruh dunia merupakan bukti nyata dari dampak hadharah Barat. Sebab, hadharah inilah yang kini berkuasa di seluruh dunia, dialah yang menimbulkan berbagai dampak yang berbahaya dan membahayakan kelangsungan hidup umat manusia. Namun apabila kita mengamati hadharah Islam yang pernah berkuasa di dunia sejak abad VI hingga akhir abad XVIII M, kita dapati betapa hadharah ini belum pernah menjadi penjajah kerana memang bukan tabiatnya untuk menjajah. Hadharah ini tidak membedakan antara kaum muslimin dengan yang lainnya. Dengan demikian, keadilan terjamin bagi seluruh bangsa yang pernah tunduk di bawahnya selama masa kekuasaan Islam. Kerana hadharah ini berdiri atas dasar ruh yang berusaha mewujudkan seluruh nilai-nilai kehidupan, baik itu nilai materi, spiritual, moral, mahupun kemanusiaan; disamping menjadikan aqidah sebagai titik perhatian dalam hidup ini. Kehidupan pun dipandang sebagai kehidupan yang berjalan sesuai dengan perintah Allah dan larangannya. Adapun kebahagian hidup adalah dengan meraih keridlaan Allah SWT. Apabila hadharah Islam kembali berkuasa di dunia ini sebagaimana pada masa sebelumnya, tentu hadharah ini akan mampu menangani berbagai krisis yang melanda dunia dan akan mampu menjamin kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

“Kalau kita tidak ikut pemilu, orang kafir akan berkuasa, kan lebih parah ?” Argumentasi ini sering kita dengar dari teman-teman yang ‘ngotot’ mengajak ikut pemilu. Berbagai kaedah hukum syara’ pun dikeluarkan yang populer adalah akhafud-dhororoin (mengambil dhoror yang lebih ringan) atau ahwanusyssyarrain (mengambil syar/kebu-rukan yang lebih ringan). “Memang pemilu sekarang belum Islami, tapi bahayanya lebih kecil dibanding kita tidak ikut pemilu” , kata teman tersebut.

Argumentasi di atas tentu saja penting untuk dikritisi. Pernyataan orang kafir berkuasa akan berbahaya, logika terbaliknya berarti kalau orang Islam berkuasa akan lebih baik. Tapi benarkah begitu ?

Kalau kita lihat sepanjang sejarah ‘demokrasi’ di Indonesia sebenarnya yang mayoritas menjadi anggota legislatif, eksekutif, sampai yudikatif adalah orang Islam. Ketua MPR jelas Muslim, ketua DPR juga sama, presiden Muslim, wakil presiden kita Muslim, sampai menteri-menteri juga mayoritas Muslim. Pejabat tertinggi TNI maupun Polri juga Muslim. Apakah berarti kondisi kita lebih baik ?.

Sulit kita menjawab bahwa kondisi kita lebih baik. Dilihat dari angka kemiskinan, pengangguran masih sangat tinggi. Perampokan kekayaan alam kita oleh asing masih terjadi atas nama investasi asing dan pasar bebas. Kriminalitas merajalela. Pornografi dan pornoaksi masih menjadi barang bebas. Bahkan dalam perkara akidah pun umat masih terancam. Ahmadiyah sampai sekarang masih bebas. Berbagai kemusyrikan merajalela.

Penyebabnya, karena kebaikan tidak bisa muncul hanya dari kebaikan individu. Tapi membutuhkan sistem yang baik. Semua persoalan kita di atas muncul akibat kita masih menerapkan sistem kufur yaitu sistem kapitalis yang asasnya sekuler. Alquran dan Assunnah baru kita baca dan dipraktikkan sebagian belum totalitas. Siapapun pemimpinnya kalau sistem masih sistem kapitalis yang kufur tidak akan terjadi perubahan. Meskipun pemimpinnya adalah ustadz atau kyai.Kebaikan hanya didapat oleh rakyat dan umat Islam kalau yang diterapkan adalah sistem syariah Islam.

Namun yang terpenting apakah kita ikut pemilu atau tidak bukanlah didasarkan kepada kemashlahatan berdasarkan hawa nafsu kita. Tapi haruslah berdasarkan hukum syara’ . Apa yang diharamkan Allah SWT harus kita tinggalkan. Apa yang diperintahkan Allah SWT kita laksanakan. Itu saja , tidak lebih tidak kurang ! Demikian juga penilaian apakah sesuatu itu dhoror (berbahaya) atau syar (keburukan) juga haruslah berdasarkan hukum syara’. Prinsipnya,  apapun yang dilarang hukum syara pastilah merupakan perkara syar (keburukan) yang pastilah akan menimbulkan dhoror (keburukan) bagi manusia.

Kalau Allah SWT telah melarang kita memilih pemimpin atau caleg yang tidak menjalankan hukum syara’, itulah yang terbaik untuk kita.

Kaedah akhofudhdhororain maupun ahwanusysyarrain, diterapkan kalau memang kita dalam kondisi ‘deadlock’ , tidak ada pilihan lain. Sementara kita sekarang bukan dalam kondisi ‘deadlock’ yang membuat  kita seakan-akan harus memilih satu-satunya jalan yakni jalan demokrasi. Ada jalan lain  yang bisa kita lakukan yakni jalan Islam yakni menegakkan sistem Islam  dengan metode Islam.

Yang juga sering kita lupakan keterlibatan umat Islam dalam sistem kufur justru akan melanggengkan sistem kufur tersebut. Partisipasi kita dalam sistem kufur justru memperkuat sistem kufur tersebut. Perubahan tentu akan lebih cepat, kalau umat bersama-sama menolak terlibat dalam sistem kufur dan secara bersama-sama juga menegakkan sistem Islam.

Kita bayangkan kalau lebih 80 persen pemilih yang mayoritas umat Islam tidak berpartisipasi dengan alasan hukum syara’ kemudian sama-sama menegakkan sistem Islam pastilah terjadi perubahan. Sekaligus ini menghancurkan legitimasi sistem kufur yang ada. Karena sebagian besar rakyat tidak berpartisipasi. Dalam kondisi seperti ini perubahan menuju sistem Islam akan lebih cepat terjadi.

Bahaya lain dari partisipasi dalam sistem demokrasi yang kufur adalah jebakan-jebakan ideologis yang berbahaya. Antara lain sikap kompromi terhadap ideologi kufur dan koalisi dengan partai kufur. Ada gerakan Islam yang tadinya teguh dalam mememang prinsip Islam, sedikit demi sedikit luntur setelah terjebak dalam ‘lumpur’ demokrasi ini.

Prinsip yang penting mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya, tidak peduli caranya, sangatlah berbahaya. Pantas, kalau dalam beberapa pemilihan kepala daerah, beberapa partai yang memiliki akar gerakan Islam, berkoalisi bukan berdasarkan kesamaan ideologis, tetapi kesamaan kepentingan meraih suara. Prinsip utama akidah Islam yang menuntut terpisahnya secara tegas antara  yang hak dan batil pun dilanggar.

Seruan untuk menegakkan syariah Islam pun nyaris tidak terdengar dari parlemen. Alasannya sederhana sekali, seruan syariah Islam tidak laku dijual untuk meraih suara. Seharusnya, ketika rakyat belum menerima syariah Islam, justru tugas partai politik untuk menyadarkan masyarakat, bukan sebaliknya; malah tidak melakukan penyadaran.

Terakhir, pemilu demi pemilu sudah kita lewati. Tentu saja dengan dana yang besar. Tapi apa hasilnya untuk rakyat  ? Adakah perubahan yang nyata ? Jawabannya adalah tidak. Karena pemilu tidak merubah sistem secara menyeluruh. Perubahan yang nyata dan signifikan akan terjadi kalau kita menolak sistem kufur yang ada yakni kapitalisme. Kemudian kita menerapkan sistem Islam yang berdasarkan syariah Islam. Inilah satu-satunya cara perubahan yang bisa diharapkan. Walhasil, masihkan berharap pada sistem demokrasi?[] farid wadjdi/www.mediaumat.com

Sejak masa Plato demokrasi sudah digugat. Dengan berbagai alasan berbagai pihak mempertanyakan apakah sistem demokrasi ini layak bagi manusia atau justru akan menghancurkan peradaban. Kritik terhadap demokrasi pun paling gencar dilakukan pemikir dan ulama muslim. Umat Islamlah yang paling terdepan mempertanyakan keabsahan sistem demokrasi ini.

Gugatan paling mendasar terhadap sistem ini adalah masalah kedaulatan (as siyadah) yang berkaitan dengan sumber hukum . Ada perbedaan yang mendasar antara sistem Islam yang secara mutlak menjadikan kedaulatan di tangan hukum syara’ (as siyadah li asy-syar’i) dengan sistem demokrasi yang menetapkan kedaulatan ada di tangan rakyat (as siyadah li asy-sya’bi) .Dalam pandangan Islam satu-satunya yang menjadi sumber hukum (mashdarul hukmi) adalah Al Qur’an dan As Sunnah. Tidak boleh yang lain. Dalam Al Qur’an dengan tegas disebutkan inil hukmu illa lillah (QS Al An’am; 57) bahwa hak membuat hukum adalah semata-mata milik Allah SWT. Karena itu barang siapa yang bertahkim (berhukum) dengan apa-apa yang selain diturunkan Allah SWT , maka dia adalah kafir (lihat QS Al Maidah: 44).

Sementara dalam sistem demokrasi yang benar dan salah bukan ditentukan berdasarkan syariah Islam tapi berdasarkan hawa nafsu manusia atas nama suara mayoritas. Prinsip suara mayoritas (kedaulatan di tangan rakyat) ini adalah prinsip pokok dalam demokrasi. Tidak ada demokrasi kalau tidak mengakui prinsip kedaulatan ditangan rakyat ini. Menjadikan sumber hukum yang menentukan benar dan salah berdasarkan hawa nafsu atas nama suara mayoritas ini jelas adalah bentuk kekufuran yang nyata.

Demokrasi sesunguhnya telah merampas Hak Mutlak Allah sebagai sumber hukum dan menyerahkannya kepada manusia. Jelas ini adalah kekufuran yang nyata. Inilah yang diingatkan Allah swt kepada kita di dalam Al Qur’an, tragedi yang menimpa orang-orang Nashrani, mereka menjadikan orang-orang terhormat mereka, orang-orang alim, para pendeta, pemuka agama sebagai Tuhan baru. Bagaimana mungkin para rahib dan pendeta itu dijadikan Tuhan ? Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa meriwayatkan ‘Adi bin Hatim pernah datang ke hadapan Rasulullah saw. Beliau kemudian membaca ayat (QS at-Taubah [9]: 31). ‘Adi bin Hatim berkata, “Mereka tidaklah menyembah para pembesar dan para pendeta mereka.” Akan tetapi, Rasulullah saw. berkata, “Benar. Akan tetapi, mereka (para pembesar dan para pendeta itu) mengharamkan atas mereka sesuatu yang halal dan menghalalkan yang haram untuk mereka, lalu mereka mengikuti para pembesar dan para pendeta itu. Itulah bukti penyembahan mereka kepada para pembesar dan para pendeta itu.” Demikian sebagaimana dituturkan oleh Muslim dan at-Turmudzi.

Dengan demikian, pemberian hak menghalalkan dan mengharamkan (hak menentukan hukum) serta hak ketaatan kepada seseorang pada hakikatnya sama dengan penyembahan kepada orang itu. Jelas ini adalah kekufuran yang nyata. Demokrasi telah menjadi Tuhan Baru, ini adalah musibah.. Tidak hanya itu demokrasi digugat karena gagal menunaikan janji-janjinya. Kesejahteraan yang dijanjikan demokrasi tidak terbukti.

Dunia yang dipimpin oleh negara demokrasi terbesar Amerika Serikat sekarang ini terjerumus kedalam kemiskinan global yang mengerikan. Bahkan sang tuan Amerika Serikat terancam dalam depresi ekonomi yang mengerikan. Demokrasi justru telah memberikan legitimasi hukum untuk memiskinkan dunia ketiga. Lewat cara yang demokratis muncullah produk-produk hukum yang memuluskan penjajahan dan perampasan kekayaan alam dunia ketiga. Indonesia merupakan contoh tentang masalah ini. Pasca reformasi dengan cara demokratis lahir pro Liberal seperti UU Migas, UU Penanaman Modal , UU SDA (Sumber Daya Alam) yang semuanya justru mengokohkan ekploitasi negara-negara imprialism yang berimplikasi kepada penderitaan masyarakat. Janji stabilitas demokrasi pun tidak terbukti.

Di beberapa negara demokrasi justru telah mengantar rezim diktator seperti Hitler di Jerman dan Mussolina di Italia. Demokrasi juga telah menjadi alat ampuh munculnya pemerintah boneka pro Barat seperti yang terjadi di Afghanistan dan Irak saat ini . Pemerintah boneka yang diktator ini justru menjadi alat Barat untuk mengokohkan penjajahan dan pembunuhan terhadap rakyat.

Di Indonesia sorak-sorai demokrasi telah menimbulkan pertentangan antar elit maupun secara horizontal antar rakyat yang tidak berkesudahan. Pertikaian menjelang pilkada maupun pasca pilkada telah menumpahkan banyak darah dan luka. Tidak hanya itu atas nama demokrasi Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia. Kemungkinan kuat menyusul dengan alasan yang sama -kalau tidak dicegah sejak dini- adalah Aceh dan Papua. Demokrasi menjadi pintu disintegrasi. Atas nama demokrasi kemaksiatan pun menjadi subur. Prinsip demokrasi yang memutlakan pengakuan terhadap liberalisme dan HAM telah menjadi pintu kerusakan moral atas nama kebebasan. Atas nama HAM pelaku kejahatan perzinahan dan homoseksual dan pelaku pornografi dan pornoaksi minta diakui eksistensinya. Muncul pula UU yang sarat dengan liberalisme yang mengokohkan kemaksiatan ini.

Tidaklah berlebihan kalau kita mengatakan ada dua bahaya mendasar demokrasi . Pertama, demokrasi telah menjadi ‘tuhan baru’ yang menjerumuskan umat Islam pada kekufuran . Yang kedua , demokrasi telah menjadi alat penjajahan untuk menghancurkan umat Islam baik secara ekonomi , politik, maupun sosial. Tidak heran kalau Bush mengatakan selama menyebarnya liberalisme dan demokrasi adalah perkara penting bagi kepentingan (penjajahan ) negara itu. Pidato Bush : “ Jika kita mau melindungi negara kita dalam jangka panjang, hal terbaik yang dilakukan adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi”. Walhasil demokrasi adalah sistem kufur , haram mengambilnya, menerapkannya dan menyebarluaskannya. [] farid wadjdi/www.mediaumat.com

nama sebuah gerakan dan aliran pemikiran yang bermula dari sebuah ajang kongkow-kongkow di Jalan Utan Kayu 69H, Jakarta Timur. Tempat ini sejak 1996 menjadi ajang pertemuan para seniman sastra, teater, musik, film, dan seni rupa.

Di tempat itu pula Institut Studi Arus Informasi (ISAI) yang salah satu motor utamanya Ulil Abshar Abdalla berkantor. Bersama Goenawan Mohammad (mantan pemimpin redaksi Tempo) serta sejumlah pemikir muda seperti Ahmad Sahal, Ihsan Ali Fauzi, Hamid Basyaib dan Saiful Mujani, Ulil kerap Menggelar diskusi bertema ‘pembaruan’ pemikiran Islam.
Setelah berdiskusi sekian lama pada akhir 1999 Ulil dan kawan-kawan sepakat memperkenalkan serta mengkampanyekan pemikiran mereka dengan bendera Islam Liberal. Lalu untuk mengintensifkan kampanyenya mereka membentuk wadah Jaringan Islam Liberal (JIL) pada Maret 2001.
Dengan ditunjang kucuran dana dari Asia Foundation kampanye Islam liberal gencar dilancarkan melalui berbagai cara. Mulai dari forum kajian dan diskusi, media cetak hingga media elektronik. Media internet juga tak ketinggalan mereka garap. Mula-mula dengan membuat forum diskusi internet (mailing list) kemudian dilanjutkan dengan membuat situs web, alamatnya www.islamlib.com.
Kampanye lewat media cetak dilakukan sangat gencar. Selain melalui majalah seperti Tempo dan Gatra, JIL mendapat porsi publikasi besar di koran Jawa Pos dan 40 koran daerah yang tergabung dalam Jawa Pos-Net. Dengan nama rubrik Kajian Utan Kayu, setiap hari Ahad JIL mendapat jatah satu halaman penuh untuk diisi tulisan para pengusung ide Islam liberal, antara lain Nurcholish Madjid, Azyumardi Azra, Jalaluddin Rakhmat dan Masdar F Mas’udi.
Kampanye melalui media elektronik mula-mula cuma disuarakan melalui kantor berita radio 68H yang mengudarakan dialog interaktif setiap Kamis sore. Belakangan siaran itu kemudian di-relay oleh tak kurang 15 stasiun radio se-Indonesia yang tergabung dalam jaringan 68H, sehingga dapat disimak oleh para pendengar dari Aceh hingga Manado. Di Jakarta siaran JIL di-relay oleh stasiun radio dangdut Muara FM.

Adapun istilah Islam liberal dipilih oleh kalangan JIL untuk menamakan gerakan dan pemikiran mereka,nampaknya lantaran mereka mendapat insipirasi dari buku Liberal Islam: A Sourcebook karya Chares Kurzman (edisi bahasa Indonesia berjudul Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global, diterbitkan oleh Paramadina), sebab dari buku itu pula JIL meminjam enam agenda rumusan Charles Kurzman. Enam isu itu: antiteokrasi, demokrasi, hak-hak perempuan, hak-hak non-Muslim, kebebasan berpikir dan gagasan tentang kemajuan.

Anti Islam Kaffah

Mengapa JIL begitu gencar menyebarluaskan pemikirannya? Seperti diakui oleh para pentolannya, meski nama Islam liberal baru dikenal belakangan ini, sebenarnya Islam liberal bukanlah suatu pemikiran baru. Di Indonesia pemikiran Islam liberal telah dirintis oleh antara lain Harun Nasution, Nurcholish Madjid, Munawir Sjadzali dan Abdurrahman Wahid. Mereka adalah orang-orang yang sejak tahun 1970-an dan 1980-an menggelindingkan ide ‘pembaruan Islam’, berupa Islam rasional, dekonstruksi syariah dan sekulerisasi. Namun, kata Ulil Abshar kepada Gatra, para perintis itu gagal memasyarakatkan gagasan Islam liberal ke masyarakat.
Kegagalan itu antara lain karena tidak adanya pengorganisasian secara sistematis. Atau, menurut Luthfi Assyaukanie, gerakan Islam liberal sebelum ini terlalu elitis. Gagasan itu lebih banyak dibawa kalangan akademisi dan peneliti yang tak mengakar ke masyarakat, sehingga opini publik tetap dikuasai oleh kalangan Islam ‘konservatif’ yang memiliki jaringan kuat dan mengakar ke masyarakat. Karena itu, kalangan JIL merasa perlu memiliki jaringan kuat agar pemikiran liberal bisa berkompetisi dengan pemikiran kaum revivalis. Dengan kata lain, Islam liberal adalah tandingan Islam revivalis.

Apa beda Islam liberal dan Islam revivalis?

Charles Kurzman mendefinisikan, Islam revivalis berusaha mengembalikan kemurnian Islam seperti di zaman Rasulullah, tetapi tidak ramah dengan kehadiran modernitas. Sedangkan Islam liberal, masih kata Kurzman, menghadirkan masa lalu Islam untuk kepentingan modernitas. “Ia menghargai rasionalitas,” kata Kurzman. Sebuah pengkategorian yang sangat layak diperdebatkan. Tapi lepas dari perdebatan itu, menurut kalangan JIL, dalam konteks Indonesia, kaum revivalis adalah mereka yang mendukung penegakan syariat Islam oleh negara dan menolak sekulerisme. Sebaliknya, kaum Islam liberal adalah mereka yang mendukung sekulerisme dan menentang penegakan syariat Islam oleh negara.

Pemikiran revivalis, katakanlah begitu, tercermin dalam FPI (Front Pembela Islam), atau Laskar Jihad yang lebih kuat, atau jaringan PK (Partai Keadilan) yang lebih mengakar,” kata Ulil menyebut lawan tandingnya.
Untuk menandingi kalangan revivalis, kini JIL telah menyusun sejumlah agenda, antara lain: kampanye sekulerisasi seraya menolak konsep Islam kaffah (total) dan menolak penegakan syariat Islam, menjauhkan konsep jihad dari makna perang, penerbitan Al-Quran edisi kritis, mengkampanyekan feminisme dan kesetaraan gender serta Pluralisme. “Menurut saya, beragama secara kaffah itu tidak sehat dilihat dari pelbagai segi? Agama yang ‘kaffah’ hanya tepat untuk masyarakat sederhana yang belum mengalami ’sofistikasi’ kehidupan seperti zaman modern? Beragama yang sehat adalah beragama yang tidak kaffah,” ungkap Ulil dalam rubrik Kajian Utan Kayu Jawa Pos.
Tapi tentu saja kalangan yang disebut revivalis juga tak akan tinggal diam. Mereka juga telah menyusun agendanya sendiri, meski mungkin tanpa gembar-gembor kampanye seperti yang dilakukan kalangan JIL. Yang penting bekerja saja. Tinggal dilihat nanti siapa yang lebih ditolong Allah: mereka yang berjuang menegakkan syariat Allah atau mereka yang alergi kepada syariat-Nya.? (hidayatullah.com)

Oleh: Hj.Irena Handono

“Salib itu kan perlambang hablumminallah dan hablumminannas seperti di Islam. Dan salib itu juga lambang berserah diri, yang juga menjadi salah satu hakikat ajaran Islam,” jelas Asrianty Puwantini, caleg ’kontroversial’ PDS dari Jawa Timur.

Akhir-akhir ini heboh beredar di internet, televisi swasta, berita tentang caleg wanita Partai Damai Sejahtera (PDS) yang memakai jilbab. Kemudian pertanyaan yang mencuat adalah apakah ini merupakan salah satu dari upaya kristenisasi yang mana mereka saat ini menempuh jalur partai politik?

Dengarlah apa yang disampaikan ahli etika Kristen Pendeta Dr.Verkuil yang berujar bahwa berpolitik bagi warga gereja merupakan pengabdian kepada Kristus Kepala Gereja. Dengan kata lain, kehadiran Kristen di panggung politik adalah suatu panggilan yang wajib ditunaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban iman.

Pecah belah suara umat Islam

Terbukanya kesempatan untuk membuat partai-partai baru di era reformasi, membuat suara umat islam yang dahulu terkerucut pada satu partai yakni PPP (Partai Persatuan Pembangunan) menjadi terpecah belah kepada sekian banyak partai. Kondisi ini sejenak terasa bagaikan angin segar bagi perpolitikan di Indonesia namun sesungguhnya justru sebaliknya. Disaat umat Islam sibuk dibingungkan dengan berbagai partai, di iming-iming seolah-olah setiap orang bisa duduk di kursi legeslatif. Sementara disisi lain umat kristen merapatkan diri hanya mendukung satu partai. Ketika partai kristen ini melampaui jauh batas minimum suara untuk dapatkan kursi legeslatif, maka partai-partai umat islam hanya mendapatkan suara yang tidak memenuhi kuota, dan akhirnya tidak mampu menyaingi partai kristen untuk berkuasa dalam parlemen. Kita lihat saja, perimbangan keterwakilan kaum muslimin di parlemen sampai sekarang ini masih jauh dari proporsional dibandingkan dengan kristen. Kalau jumlah non muslim di negeri ini tidak lebih dari 20% maka semestinya jumlah mereka di parlemen tidak lebih dari 20% pula. Tetapi kenyataan proses dan hasil pemilu beberapa kali di negeri ini, kalangan kristen dapat masuk ke senayan bahkan dengan menaiki kendaraan partai yang beraroma Islam.

Politik Kristen

”Berpolitik bagi warga gereja merupakan pengabdian kepada Kristus”, Pendeta Dr.Verkuil. Perlu diketahui bahwa Politik Kristen tidak menyangkut PDS saja. Di awal lahirnya negara ini, ada Parkindo (Partai Kristen Indonesia), yang kemudian dimasa rezim Orde Baru, Parkindo meleburkan diri dalam PDI (Partai Demokrasi Indonesia).

Ketika memasuki Era Reformasi diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara membentuk partai-partai politik, orang-orang Kristen pun tidak ketinggalan menyambutnya. Mereka merasa berhak dan berkewajiban membentuk partai dengan nilai-nilai kekristenan. Maka lahirlah belasan partai kristen, walau dalam Pemilu hanya PDKB (Partai Demokrasi Kasih Bangsa) (1999) dan PDS (Partai Damai Sejahtera) (2004) yang berhasil mengikutinya. Keduanya berhasil mendudukkan wakil-wakilnya di DPR-RI. Kristen secara politik mengenal sistem bipolar. Yang terdiri atas kutub konsentrasi dan kutub polarisasi. Kutub konsentrasi, adalah dengan maksud bahwa supaya ummat kristen punya perwakilan, mempunyai suara di legeslatif sehingga berangkat dari pemikiran ini umat kristen harus punya partai. Umat kristen di konsentrasikan untuk memilih PDS dengan tujuan agar PDS punya suara cukup besar hingga memiliki kursi di parlemen. Kutub polarisasi, adalah bahwa tidak semua tokoh kristen harus masuk PDS. Semua tokoh kristen harus menyebar ke partai-partai yang ada untuk mewarnai, mempengaruhi partai-partai yg lain. Partai-partai yang menjadi target ini adalah partai-partai terbuka yang bisa menerima orang kristen. Hal inilah yang tidak diketahui oleh umat Islam. Kedua kutub tersebut bermuara pada sebuah lembaga yang disebut FKKI (Forum Komunikasi Kristen Indonesia), lembaga tempat bersatunya seluruh kristen apapun partainya. Jadi bukanlah mustahil jika dikatakan sesungguhnya partai kristen mengetahui apa rahasia di partai-partai yang lain. Maka sesungguhnya program kristenisasi yang berbahaya adalah program kristenisasi secara tidak langsung. Partai kristen menyadari bahwa mereka secara jumlah adalah minoritas, maka mustahil untuk meraih massa namun target mereka adalah ”Tidak kuasai massa tapi kuasai sistem”. Sehingga cara yang diambil adalah bagaimana masuk dalam partai-partai yang ada dan menguasai partai-partai tersebut. Jika sistem mereka pegang maka mereka juga akan kuasai hal-hal yang lain dan otomatis massa itu sendiri akan terkendalikan.

Caleg PDS berjilbab

Partai Damai Sejahtera (PDS) walaupun secara jelas menunjukkan identitasnya dengan tanda gambar salib, namun terdaftar sebagai partai terbuka. Mereka membuka diri bagi orang Islam dengan memberikan porsi 20% kepada kalangan muslim. Dan justru yang dibidik adalah caleg dari kalangan muslimah. Mengapa demikian? Ketika umat kristen akan menjalankan misinya ’mencari domba-domba tersesat’ dengan jalan antara lain mendirikan gereja, mengadakan bakti sosial, dll, seringkali mendapat ganjalan dari umat Islam dan terbentur dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun jika yang mewakili umat kristen ini adalah seorang muslim untuk berhadapan dengan umat islam dan aparat pemerintah, maka hasilnya tentu akan lain. Maka kita tidak heran jika di suatu daerah ada pendirian gereja ilegal namun didukung mati-matian oleh tokoh muslim yang notabene dia ustad atau pimpinan pondok pesantren. Artinya, ada kesengajaan partai kristen dalam merekrut caleg muslim dengan tujuan agar mereka menjadi ujung tombak untuk menentang syariat islam. Maka bukan orang kristen sendiri yang harus berhadapan dengan para aparat pemerintah tapi orang-orang muslim dalam partai kristen yg akan berhadapan. Lalu apakah mungkin menyuarakan kepentingan umat Islam melalui partai kristen? Ini adalah hal yang mustahil. Ketika seorang muslim menjadi caleg PDS maka mustahil dia akan mampu memperjuangkan kebijakan-kebijakan demi kebaikan umat.

Segala perundangan yang berbau syariah secara tegas ditolak oleh partai kristen. Contoh, Perbankan Syariah dan UU Anti Pornografi dan Pornoaksi. Walaupun keduanya membawa kemaslahatan bagi masyarakat secara umum, namun ditolak dengan alasan ’menggelikan’ bahwa NKRI bukan negara agama.

PDI-P sebagai partai sekuler dan PDS yang mengatakan sebagai partai kristen secara konsisten mereka menolak syariah Islam untuk diterapkan oleh negara. Itu semua mereka sampaikan secara terbuka dan tegas. Setiap UU yang melanggar prinsip sekulerisme dan berbau syariah mereka tolak dengan gigih. Sekulerisme harga mati, syariah Islam wajib ditolak! Sementara sikap politisi Islam masih terlihat segan dan tidak tegas untuk katakan akan memperjuangkan syariah Islam. Bahkan terkadang bicara syariah Islampun enggan.

Potensi umat Islam Indonesia

Jumlah pemilih di Indonesia pada tahun 2009 diperkirakan akan sebesar 171 juta suara. Dari jumlah tersebut pemilih muslim adalah 88 persen yang berarti sekitar 150 juta suara.

Dalam Pemilu 1955 suara partai Islam yang diwakili Masyumi dan NU mencapai 55 persen melebihi partai Nasionalis (PNI) dan komunis (PKI) yang hanya 45 persen. Tapi di Pemilu 1999 turun menjadi 38 persen, sementara di Pemilu 2004 makin turun lagi menjadi tinggal 34 persen. Perkiraan perolehan suara di Pemilu 2009 oleh berbagai lembaga survei, – PPP hanya akan dapatkan 4,15 persen – PKS hanya 4,07 persen (turun dari 7 persen di Pemilu 2004) – PKB akan turun dan memperolah 5 persen (dari 12 persen di pemilu yang lalu) – PAN kehilangan suara dan tinggal 4,7 persen (Survei oleh LP3ES pada Maret 2009) Maka total suara muslim dalam Pemilu 2009 hanya 17,29 persen. Lalu kemana jumlah 55 persen jika mengikuti hasil pemilu 1955? Greg Fealy, peneliti dari Australia National University (ANU) mengatakan, suara partai Islam pada Pemilu 2009 tidak akan sampai 20 persen. Hasil ini juga diperkuat oleh hasil survei LSI pada September 2008, suara partai Islam hanya 17 persen. Masih menurut hasil penelitian para lembaga survei, maka diperkirakan suara umat Islam akan masuk pada partai-partai terbuka / partai-partai nasionalis seperti Golkar, Partai Demokrat dan PDI-P yang akan mendapatkan peningkatan perolehan suara dibanding pemilu tahun lalu. Jika umat Islam bekerja dengan baik, mengambil hikmah masa lampau di masa yang sulit ini karena perpecahan akibat banyaknya partai, sebenarnya umat Islam masih mempunyai peluang untuk menangkan Pemilu Pilpres. Karena jumlah pemilih muslim sesungguhnya adalah 88 persen. Sebagai partai pendukung syariah, maka partai islam memiliki prospek cerah untuk didukung mayoritas rakyat Indonesia. Sebab ada kencenderungan nyata dikalangan umat Islam yang semakin teguh pilihannya untuk kembali pada syariah Islam. Sejumlah survei memperlihatkan bahwa dukungan masyarakat pada penerapan syariah Islam dari hari ke hari makin menguat.

Survei PPIM UIN Syarif Hidayatullah tahun 2001 menunjukkan, 57,8% responden berpendapat bahwa pemerintahan yang berdasarkan syariah Islam adalah yang terbaik bagi Indonesia. Survey tahun 2002 menunjukkan sebanyak 67% (naik sekitar 10%) berpendapat yang sama (Majalah Tempo, edisi 23-29 Desember 2002). Survey tahun 2003 menunjukkan sebanyak 75% setuju dengan pendapat tersebut. Sebanyak 80% mahasiswa memilih syariah sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara (Hasil survey aktivis gerakan nasionalis pada 2006 di Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya, Kompas, 4/3/’08). Survey Roy Morgan Research yang dirilis Juni 2008 memperlihatkan, sebanyak 52% orang Indonesia mengatakan, syariah Islam harus diterapkan di wilayah mereka. (The Jakarta Post, 24/6/’08).

Survey terbaru yang dilakukan oleh SEM Institute juga menunjukkan sekitar 72% masyarakat Indonesia setuju dengan penerapan syariah Islam. Poros Masjid Porsi pemilih muslim diperebutkan sedemikian rupa. Partai-partai berbasis Islam makin banyak. Partai-partai nasionalis dan sekuler tapi membungkus diri dengan asesoris-asesoris muslim juga makin banyak. Sementara seperti slogan mereka ”menjadi garam dunia”, tokoh-tokoh kristen sudah menyebar di setiap partai untuk berperan menentukan kebijakan masing-masing partai yang dimasukinya.

Apa yang akan terjadi pada muslim di Indonesia hingga lima tahun kedepan kelak? Akankah ada kesempatan memenangkan syariat Islam jika sistem dikuasai oleh mereka? Mustahil! Namun kita masih mempunyai kesempatan jika mau merubahnya sekarang.

Pembentukan koalisi partai-partai berbasis Islam sepertinya kecil kemungkinan untuk berhasil menyelamatkan suara pemilih Islam yang terebut oleh partai-partai non islam. Dan perlu diingat bahwa jumlah pemilih Golput juga cukup signifikan. Untuk menyelamatkan ini semua (88 persen suara umat Islam) perlu ditempuh suatu upaya, sebuah gerakan nyata dari ummat Islam, lepas dari jalur partai. Sebelum memasuki pemilu, untuk memilih presiden dan wakil presiden, umat Islam harus terlebih dahulu menentukan calon Presiden dan wakil presiden yang diinginkan. Dengan cara demikian suara umat Islam akan utuh dan kemenangan bisa diraih. Bagaimana teknis penentuan, siapa penyelenggaranya dan dimana dilaksanakan? Bisa dilakukan melalui masjid-masjid dengan membentuk POROS MASJID.

Sikap umat Islam di Pemilu 2009

Islam dengan seluruh ajarannya, mengatur semua aspek kehidupan umat manusia. Tidak hanya sebatas mengatur ‘ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (mu’amalah), termasuk pengaturan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Tujuannya mewujudkan kemaslahatan umat, tegaknya nilai-nilai keadilan di bumi. Jika nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan itu diabaikan, maka sungguh akan terjadi berbagai bentuk diskriminasi, penindasan dan kezaliman. Maka, satu-satunya jalan untuk memperbaiki kondisi Indonesia, mewujudkan kemaslahatan bagi umat : Pada pemilu legeslatif, jangan memilih partai yang membuka diri pada caleg kristen. Tapi partai yang berjuang teguh menegakkan syariat Islam! Bentuk POROS MASJID untuk tentukan calon pres dan wapres yang benar-benar diinginkan oleh umat Islam. Melalui POROS MASJID, ummat bersatu untuk pilih hanya satu pasangan. InsyaAllah.

[Catatan untuk Azyumardi Azra]

“Fatwa” yang berdasarkan konsep akal sekular dapat disimak melalui pemikiran penganut kaum liberal

Oleh: Henri Shalahuddin*

Pada kolom Resonansi Republika, Kamis 12 Februari 2009, Prof. Dr. Azyumardi Azra menulis artikel pendek tentang masalah yang memerlukan pembahasan yang tidak pendek. Dalam tulisannya, Azyumardi menganalisa bahwa terjadinya pro-kontra terhadap fatwa MUI, lebih disebabkan subyek-subyek yang dibahas berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang tidak lagi sepenuhnya ‘murni’ bersifat keagamaan.

Analisa seperti ini tentunya sudah dimaklumi tidak terlepas dari pendekatan sekular yang mengesampingkan peran agama dari kehidupan publik. Sehingga dia mengategorikan fatwa itu ada dua jenis; yakni fatwa yang berkenaan dengan masalah keagamaan murni, dan fatwa yang berhubungan dengan realitas di masyarakat. Jadi seakan-akan masalah keagamaan dan realitas di masyarakat adalah dua hal yang tidak berkaitan. Sehingga pada akhirnya gambaran agama diputuskan dari status asalnya sebagai sumber nilai dan kebenaran bagi manusia seperti dalam posmodernisme.

Dukungan Azyumardi pada sekularisme setidaknya tersirat dari sebagian contoh fatwa-fatwa MUI yang dipandangnya menyulut kontroversi. Misalnya dia menyebut-nyebut fatwa pengharaman pluralisme agama, sekularisme dan liberalisme. Namun uniknya, dia tidak “istiqamah” dengan akidah pemisahan agama dari ruang publik. Sebab artikelnya bertema “Fatwa Ulama” yang dipublikasikan di ruang publik adalah bentuk intervensi publik terhadap agama yang seharusnya menjadi masalah privat.

Dalam Merriam Webster’s Dictionary, istilah sekularisme berarti tidak membedakan, menolak atau mengesampingkan agama dan semua pertimbangan yang berasal darinya. Encyclopaedia Britannica 2007 Ultimite Reference Suite lebih lanjut menjelaskan bahwa di Eropa pada abad pertengahan terdapat kecondongan kuat terhadap tokoh-tokoh agamis yang memandang rendah urusan manusia dan lebih mementingkan bermeditasi pada Tuhan dan kehidupan spiritual. Sebagai reaksinya, sekularisme yang muncul di waktu Renaissance, mengkampanyekan perkembangan humanisme. Sebuah pandangan yang lebih menitikberatkan hedonisme dan kepentingan manusia daripada Tuhan atau hal-hal spiritual lainnya. Kampanye paham ini mendapat sambutan luas, karena di saat itu masyarakat Barat mulai tertarik pada pencapaian peradaban dan segala hal yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Gerakan anti sekularisme terus meningkat pada masa sejarah modern, sehingga sekularisme kerap dipandang sebagai anti Kristen dan anti agama. Pada paruh kedua abad 20, beberapa teolog dan agamawan mulai mendukung Kristen sekular. Mereka mengusulkan hendaknya agama Kristen tidak hanya memfokuskan dirinya pada kekudusan dan dunia gaib saja, tetapi masyarakat perlu menemukan kesempatan untuk mempromosikan nilai-nilai Kristen di dunia. Para teolog menjaga agar makna hakiki dari pesan Yesus bisa ditemukan dan menjiwai kehidupan masyarakat kota sehari-hari.

Pengalaman tentang kesuksesan sekularisme di Barat-Kristen, tentunya tidak bisa diterapkan begitu saja dalam Islam. Sebab pengalaman itu bersifat lokal dan nilai-nilai kebenarannya pun tidak universal. Ia berhubungkait dengan latar belakang sejarah, kondisi sosial dan karakter agama setempat. Sehingga sangat naif jika dicomot begitu saja, apalagi diterapkan sebagai pertimbangan dalam fatwa yang memiliki tradisi keilmuan sendiri. Seakan-akan Islam dan Kristen atau umat Islam dan Barat mempunyai problem yang sama, sehingga sama-sama memerlukan sekularisme dan sekularisasi.

Makna fatwa

Fatwa adalah penjelasan hukum syar’i yang bersumber dari dalil yang muncul karena ada orang yang menanyakannya. Ruang lingkup fatwa mencakup masalah yang bersifat qath’i (pasti) maupun zanni (dugaan). Keberadaan fatwa adalah fardhu kifayah. Bahkan golongan Syafi’iyah menetapkan di setiap jarak perjalanan yang membolehkan qashar shalat harus ada seorang mufti.

Fatwa termasuk tradisi keilmuan dalam Islam yang eksis sejak Rasulullah hidup. Seorang mufti berarti penerus Nabi, sebab orang-orang berilmu diberi kedudukan terhormat untuk menjelaskan hukum-hukum agama yang berkenaan dengan maslahat umat. Maka kewajiban berfatwa tidak ditujukan kepada setiap orang, karena hal ini justru akan menimbulkan kerusakan. Karena kehati-hatian terhadap masalah fatwa, Rasulullah bersabda: “Orang yang paling berani berfatwa di antara kalian adalah orang yang paling dekat dengan neraka”. (HR. al-Darimi).

Maka berfatwa tanpa kualifikasi ilmu berarti berdusta kepada Allah dan Rasul-Nya serta berdampak pada penyesatan. Inilah di antara posisi sentral ulama dalam masyarakat berperadaban Islam. Di mana penentu kebijakan publik yang mewarnai masyarakat diserahkan pada ahlinya. Suatu peradaban yang tidak membiarkan rakyatnya diwarnai politisi, pelawak atau pesolek. Sebuah tradisi yang menyandarkan kebenaran pada kualitas bukan kwantitas pendukungnya.

Adapun subjek fatwa, seperti yang dijelaskan dalam al-Mausu’ah al-Fikihiyyah, bab Fatwa adalah menjelaskan hukum-hukum Allah untuk diterapkan pada perilaku manusia. Mengingat subjek dan topiknya itu, maka fatwa mencakup masalah-masalah berikut: (a) keyakinan, termasuk semua pembahasan rukun iman, (b) amaliyah, seperti ibadah, muamalah, vonis kriminal, pernikahan dst, (c) taklifiyah, seperti wajib, haram, sunah, makruh dan mubah, (d) wadh’iyyah, seperti tentang sah atau batalnya suatu amalan ibadah atau perilaku. Dengan demikian fatwa senantiasa mempersyaratkan penguasaan realitas dan konteks masalah yang ditanyakan, sehingga penerapan hukum syari’ah tidak salah sasaran.

Maka sangat jelaslah bahwa tradisi keilmuan fikih secara umum dan fatwa pada khususnya bukanlah tradisi keilmuan yang dibangun di atas awang-awang. Sebaliknya, ia berkaitan erat dengan realitas di masyarakat. Adanya bermacam-macam mazhab fikih adalah bukti bahwa khazanah keilmuan dalam Islam tidak melakukan dikhotomi antara agama dan realitas. Namun hal ini bukan berarti realitas lebih berkuasa melakukan perubahan terhadap teks-teks agama. Semuanya ada takarannya dan kajian terhadapnya bukanlah kajian sederhana dan instan. Terlebih lagi jika dalam memadukan pemahaman teks agama dan realitas disandarkan pada ilmu-ilmu sosial Barat yang menempatkan agama sebagai bagian dari budaya. Sehingga agama tidak lebih sekedar hasil kreativitas manusia yang selalu berkembang sesuai selera zaman dan penafsirnya. Dan pendekatan terhadapnya pun berubah menjadi konsep akal yang ateistik dan terpisah dari wahyu.

“Fatwa” yang berdasarkan konsep akal sekular yang ateistik ini dapat disimak melalui teori batas tentang aurat yang dilontarkan tokoh liberal cabang Suriah, Dr. Muhammad Syahrur. Berdasarkan realitas kekinian, dia berpendapat bahwa batasan aurat adalah relatif. Dengan menyandarkan QS. 24:31. “Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita…”, dia mengartikan bahwa kata aurat di situ adalah “apa yang membuat seseorang malu bila diperlihatkannya”. Maka disimpulkan bahwa aurat itu tidak berkaitan dengan halal-haram, baik terlihat dari dekat maupun dari jauh. Sebab aurat datang dari rasa malu, dan rasa malu ini relatif, sesuai dengan adat istiadat.

Sedangkan QS. 33:59, Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu..”, dia tafsirkan bahwa ayat ini bersifat anjuran, bukan kewajiban. Maka menurutnya, hendaknya wanita mukminah dianjurkan menutup bagian-bagian tubuhnya yang bila terlihat menyebabkan mereka mendapat gangguan.

Menurut Syahrur, gangguan itu ada dua jenis, baik dari alam maupun dari sosial. Gangguan alam terkait dengan cuaca seperti suhu panas dan dingin. Maka wanita mukminah hendaknya berpakaian menurut standar cuaca, sehingga ia terhindar dari gangguan alam. Sedangkan gangguan sosial terkait dengan kondisi dan adat kebiasaan suatu masyarakat, sehingga tidak mengundang cemoohan mereka. Bersandarkan kedua ayat di atas, akhirnya Syahrur menyimpulkan bahwa batasan aurat “kontemporer” wanita dibagi dua, (a) batasan maksimal yang ditetapkan Rasulullah SAW yang meliputi seluruh anggota tubuh selain wajah dan dua telapak tangan. (b) Batasan minimal yang ditetapkan oleh Allah SWT yang hanya menutupi belahan dada, bagian di bawah ketiak, kemaluan dan pantat.

Maka selain empat anggota tubuh di atas, boleh diperlihatkan termasuk pusar, jika kultur masyarakat membolehkan. Penutup kepala untuk laki-laki dan perempuan hanyalah budaya, tidak terkait dengan iman dan Islam. (lihat: Dr. Muhammad Syahrur, Nahwa Ushul Jadidah li l-Fikih al-Islami: Fikih al-Mar’ah, hal. 370, 372-373, 376-378)

Anehnya, “fatwa” seperti ini justru digemari oleh sebagian kalangan di Indonesia. Dengan casing yang menarik, kalangan liberal cabang Indonesia pun mengkampanyekan teori batas Syahrur untuk menggeser beberapa aturan syariah.

Sekedar catatan, Syahrur mulai dikenal setelah menulis Al Kitab wa Al Qur’an, Qira’ah Mu’ashirah (Tela’ah Kontemporer Al Kitab dan Al-Quran). Namun tulisannya ini sudah dibantah 15 buku pada waktu singkat setelah terbitnya di Damaskus pada tahun 90-an.

Syahrur sebenarnya bukan seorang ahli dalam hukum Islam. Ia lulus dari sekolah menengahnya di lembaga pendidikan ‘Abd al-Rahman al-Kawakibi, Damaskus tahun 1957 dan tak ada sangkut-paut dengan hukum Islam. Ia mendapatkan beasiswa pemerintah untuk studi teknik sipil (handasah madâniyah) di Moskow, Uni Sovyet.

Tapi di Indonesia (oleh kalangan liberal), penolak hijab dan jilbab yang dikenal dengan bukunya yang berjudul Nahwa Ushul Jadid li Af Fiqh Al Islami (Menuju Metode Baru dalam Fiqih Islam) tiba-tiba dijadikan rujukan ibarat seorang mufti yang menfatwakan masalah hukum Islam.

Buku Isu-Isu Gender Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar & Menengah yang diterbitkan atas kerjasama antara Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan McGill IISEP adalah salah satu contohnya. Buku ini mengkritisi buku-buku pelajaran agama, khususnya di bidang Fikih, Tafsir dan Hadith yang diajarkan di sekolah-sekolah dasar dan menengah yang dianggap bias gender.

Contoh kesetaraan gender yang diusung dalam buku tersebut di antaranya adalah bermuara pada penyamaan laki-laki dan perempuan dalam pakaian ihram, hak menjadi imam shalat, azan, dst. Di samping itu, buku ini juga mempersalahkan buku-buku teks pelajaran agama di tingkat dasar dan menengah yang selalu menampilkan gambar laki-laki yang melakukan shalat berjama’ah, membangun masjid, memotong hewan kurban, dst. Monopoli pemuatan gambar laki-laki dalam berbagai aktivitas tersebut dianggap sebagai wujud pelecehan perempuan dalam pendidikan agama. Bahkan dalam buku itu disebutkan bahwa tugas menyusui anak bukanlah kewajiban perempuan, karena sudah bisa diganti dengan botol (hal. 42-43).

Adakah hal-hal semacam ini dinilai lebih realistis dan sesuai dengan kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik kekinian dan kedisinian sehingga lebih membawa kemaslahatan umat dan menjadi pertimbangan dalam berfatwa?

Penulis adalah peneliti pada Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization Dosen Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Menyelesaikan S2 di International Islamic University Malaysia (IIUM) di bidang Usul al-Din dan Pemikiran Islam